Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi data sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan global dan membuka peluang investasi di sektor digital Indonesia.

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi Ichwan Makmur Nasution menyampaikan bahwa tata kelola data yang konsisten dan terintegrasi menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital nasional serta memperluas kerja sama lintas negara.

“Dengan kepercayaan yang tertanam dalam pengelolaan data digital, Indonesia bisa mempercepat transformasi digital, memperkuat kemitraan global, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan masyarakat secara luas,” ujar Ichwan dalam peluncuran Policy Brief on Harmonizing Data Regulations yang digelar Indonesian Business Council (IBC) bersama International Digital Dialogues di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dokumen kebijakan tersebut menyoroti pentingnya menyatukan definisi, standar, dan mekanisme tata kelola data lintas negara.

Tujuannya agar aliran data lintas batas tetap aman, terpercaya, dan efisien tanpa menghambat inovasi serta pertumbuhan ekonomi digital.

Menurut Ichwan, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan regulasi yang menjaga keseimbangan antara kedaulatan data nasional dan keterbukaan ekonomi global.

“Regulasi data yang harmonis bukan sekadar kepentingan industri, tapi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya di dunia digital,” tegasnya.

Inisiatif harmonisasi ini juga diharapkan dapat menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha sekaligus memudahkan kolaborasi lintas negara.

Dengan tata kelola data yang kompatibel, investasi di sektor digital Indonesia diprediksi tumbuh lebih cepat dan inklusif.

Peluncuran policy brief ini menjadi langkah awal menuju integrasi regulasi data yang lebih kuat di kawasan Asia Pasifik.

Kemkomdigi bersama IBC dan mitra internasional akan menindaklanjuti melalui dialog teknis dan konsultasi lintas pemangku kepentingan agar rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara konkret.

“Indonesia kini tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga penentu arah tata kelola data global yang aman, adil, dan saling menguntungkan,” tegas Ichwan.

Kolaborasi antara Kemkomdigi, IBC, dan International Digital Dialogues menjadi bagian dari strategi diplomasi digital Indonesia untuk memposisikan diri sebagai negara dengan regulasi data yang kompatibel, kredibel, dan berdaya saing global.

“Regulasi data yang seragam dan jelas akan menurunkan biaya kepatuhan, memperkuat inovasi lintas sektor, dan menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan digital,” jelas Direktur Policy & Program IBC Prayoga Wiradisuria.

Harmonisasi regulasi ini diharapkan menjadi model regional yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital inklusif dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam ekosistem data global.